Bagikan
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hery Subowo menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito disaksikan Ketua DPRD Budi Prayitno. SMNet.Com/dk

 

MAGELANG- Pemerintah Kota Magelang berhasil mempertahankan komitmen penyajian laporan keuangan yang patuh terhadap peraturan perundangan. Hal itu dibuktikan dengan diperolehnya kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017.

Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito,  menerima langsung penyerahan LHP yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hery Subowo, Senin (28/5/2018). Pada acara itu wali kota didampingi Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno.

‘’Opini WTP yang kita terima merupakan wujud dari penyajian laporan keuangan yang sudah memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, pengandalan sistem pengendalian intern, utamanya kepatuhan kepada peraturan dan perundang-undangan,’’ kata Sigit usai menerima penyerahan LHP di Gedung BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Semarang.

Capaian ini, lanjut Sigit, tidak hanya menjadi kebanggaan tersendiri,  namun juga harus menjadi cambuk agar ke depan bisa lebih baik. ‘’Minimal raihan WTP ini bisa dipertahankan di tahun-tahun berikutnya,’’ pintanya Sigit.

Menurutnya, untuk bisa mempertahankan raihan opini WTP ini, dibutuhkan kerjasama dan komitmen bersama.  ‘’Yang pasti, raihan ini menjadi semangat Pemkot Magelang untuk bisa meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,’’ ungkapnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, Larsita menambahkan, opini WTP tidak serta merta dicapai begitu saja. ‘’Sejak awal tahun 2017  perbaikan laporan terutama masalah aset ini terus diprioritaskan,’’ terangnya.

Larsita menjelaskan, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Magelang sudah melakukan langkah maksimal dalam memperbaiki kualitas terutama dalam laporan keuangan dan aset. Di antaranya melakukan pengurusan, penelusuran aset-aset itu dan disesuaikan dengan neraca.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hery Subowo mengatakan, ada sebanyak 36 entitas (kabupaten/kota/pemerintah provinsi) yang menerima LHP LKPD. Penyerahan LHP tersebut, merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas keuangan daerah.

‘’Ada tiga entitas yang menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kota Magelang termasuk salah satu dari 33 entitas yang menerima opini WTP,’’ terang Hery. (SMNet.Com/dh)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here