Bagikan
Bupati Wonogiri Joko Sutopo (kiri) menyerahkan penghargaan kepada Kepala Satpol-PP Wonogiri, Waluyo, dan perosnel PNS lainnya yang beprestasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.Tahun ini Pemkab Wonogiri hanya memberikan uang THR kepada PNS.(SMNet.Com/bp)

 

WONOGIRI – Ribuan pegawai honorer termasuk para guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Kabupaten Wonogiri kecewa, karena tidak mendapatkan uang tunjangan hari raya (THR). Padahal Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa, para pegawai honorer tahun ini diberikan THR.

Beberapa pegawai honorer di jajaran Pemkab Wonogiri, menyatakan, ‘’Kalau mengacu pada PMK tersebut, mestinya kami menerima THR sebagaimana para PNS. Tapi kenyataannya tidak, ketika ditanyakan ke pimpinan personalia, dijawab bahwa pegawai honorer tidak mendapatkan uang THR. Uang THR hanya diberikan kepada mereka yang berstatus  PNS,’’ keluh sejumlah pegawai honorer di Kabupaten Wonogiri.
Jumlah pegawai honorer di Kabupaten Wonogiri mencapai sekitar 5 ribu orang. Mereka terdiri atas sekitar seribu lebih pegawai honorer termasuk pegawai kontrak yang bekerja di sejumlah dinas dan instansi non-pendidikan, berikut para GTT dan PTT di lingkup Dinas Pendidikan Kebudayaan (Dikbud) yang jumlahnya sekitar 4 ribu orang.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Wonogiri, Haryono menerangkan, tidak ada uang THR bagi para pegawai honorer karena memang tidak dianggarkan dalam APBD sebagaimana alokasi uang THR bagi para PNS. Ketika ditanyakan mengenai keberadaan PMK Nomor 49 Tahun 2017 tersebut, Haryono, menjawab: ”Itu hanya berlaku untuk pegawai nonPNS di tingkat pusat.”

Pegawai honorer di Kabupaten Wonogiri, tandas Haryono, keberadaannya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005. Sesuai PP tersebut, pemerintah melarang mengangkat pegawai honorer. Tapi kenyataannya, masih saja ada pengangkatan pegawai kontrak demi alasan untuk pemenuhan kebutuhan personel pegawai di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Menurut Haryono, pemberian THR Tahun 2018 ini, mengacu pada Pengaturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.05 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberian THR. Uang THR bagi PNS dibayarkan sesuai ‘take home pay’ penghasilan bulan Mei, yakni terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.

Pemkab Wonogiri hanya akan membayarkan uang THR kepada sekitar 10 ribu orang PNS, yang anggarannya memang telah dialokasikan pada APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 sebesar Rp 45,7 miliar. Kelancaran realisasi pembayaran THR tergantung dengan percepatan pengajuan surat perintah membayar (SPM) dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).’’Manakala segera diajukan secara lengkap, prosesnya dua hari langsung cair,” tegas Haryono. Pencairan uang THR bagi para PNS di Kabupaten Wonogiri, direalisasikan pada minggu pertama  Juni 2018.

Untuk gaji Ke 13 rencananya akan dicairkan nanti pada awal Juli 2018, yang tujuannya untuk membantu para PNS dalam membiayai kelangsungan pendidikan bagi putra-putrinya. Terkait ini, Pemkab Wonogiri juga telah mengalokasikan gaji ke 13 sebagaimana gaji bulanan para PNS pada APBD Tahun Anggaran (TA) 2018. (SMNet.Com/bp)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here