Bagikan
Kadispendad Brigjen TNI Alfret Denny D Tuejeh, menyerukan tentang netralitas bagi semua prajurit TNI-AD dalam pesta demokrasi Pilkada serentak di Tanah Air, yang akan dihelat Tanggal 27 Juni 2018.(SMNet.Com/dok)
WONOGIRI – Dalam perhelatan Pilkada serentak Tahun 2108 maupun tahapan Pemilihan Legistlatif (pileg), dan Pemilihan Presiden (Pilpres), TNI-AD senantiasa menjaga dan memegang teguh netralitas. Hal ini tidak terlepas dari komitmen TNI-AD yang sering disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD).
Dalam pernyataan resminya di Mabesad, Kadispen-AD Brigen TNI Alfret Denny D Tuejeh, menyampaikan, bagi TNI-AD, netralitas TNI merupakan jiwa, nafas, dan sikap setiap prajurit. Tidak hanya terkait dengan pesta demokrasi, namun juga dalam kehidupan kesehariannya, baik di dalam kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. ”Ini sudah final, tidak bisa ditawar-tawar, bahkan diragukan maupun dipertanyakan lagi,” tegasnya.
Penegasan Kadispendad tersebut, Sabtu (23/6), disampaikan Dandim 0728 Wonogiri Letkol (Inf) M Heri Amrulloh melalui Perwira Sandi Penerangan Kodim (Pasipendim) Letda (Inf) Nurhadi, kepada para awak media yang bertugas di Kabupaten Wonogiri. Hal ini untuk menyikapi situasi politik yang demikian dinamis menjelang hari pencoblosan Tanggal 27 Juni 2018. Terkait ini, Kadispen-AD mengajak seluruh komponen bangsa, untuk sama-sama mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan baik.
Ditegaskan, menjelang hari pemilihan yang sudah tinggal hitungan jari, TNI-AD mendorong agar seluruh rakyat Indonesia, untuk terlibat secara aktif dan positif, guna mendukung terlaksananya Pilkada serentak di 171 wilayah secara langsung, umum, jujur, adil serta damai. Selanjutnya, dalam menyikapi keikutsertaan para purnawirawan dalam Pilkada, Kadispenad juga menyatakan, bahwa sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dan UU TNI No: 34 Tahun 2004, TNI-AD tidak akan pernah terlibat, melibatkan diri, atau dilibatkan dalam politik praktis.Tugas TNI hanya mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Adapun tugas dan peran dalam pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas bantuan kepada Polri. TNI-AD tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mempengaruhi proses maupun hasilnya. ”Kita (TNI-AD) senantiasa menempatkan diri diatas kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia”, tutur lulusan Akademi Militer (Akmil) Angkatan 1988 itu.
“Saya ingatkan kembali, sebagaimana yang telah disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat, meski di beberapa daerah terdapat para purnawirawan TNI yang mencalonkan diri, bagi Angkatan Darat itu merupakan hak politik mereka sebagai masyarakat sipil, dan tidak ada hubungannya dengan Angkatan Darat lagi,” tegasnya. Dengan adanya perintah Presiden, Panglima TNI dan Kasad, serta penekanan pada setiap pengarahan kepada prajurit, baik dalam kunjungan kerja bahkan safari Ramadan, yang juga memerintahkan prajurit agar netral, maka seharusnya tidak ada lagi yang meragukan Komitmen TNI-AD terkait masalah netralitas.
Kalaupun ada yang terindikasi tidak netral, itu mungkin saja terjadi kepada oknum tertentu. TNI-AD sangat berterima kasih menerima masukan dan kritikan, kalau memang ada prajurit yang tidak netral. Hal ini menunjukan kecintaan terhadap TNI-AD dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia. Namun pada sisi lain, kita berharap ada masukan yang pasti dan jelas, siapa prajurit yang tidak netral, dari satuan mana asalnya. Sehingga bukan hanya asal bicara tapi tidak menunjukan bukti yang benar.
Kalau ada, tambahnya, laporkan secara resmi dan benar, pasti akan kita tindak secara tegas dan bahkan terbuka. Proses hukum terhadap prajurit yang tidak netral, juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang baik di Indonesia. Kemudian, bagi TNI-AD, perilaku ini (ketidaknetralan), tidak hanya menciderai kepercayaan masyarakat, namun juga melanggar perintah atasan yang sudah sering disampaikan, bahkan sumpah dan janjinya sebagai prajurit serta amanah undang-undang.(SMNet.Com/bp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here