Bagikan
Juru bicara Fraksi PKS DPRD Wonogiri, Nyamik Saptati (kanan) menyerahkan naskah sikap akhir fraksinya, kepada Wakil Bupati (Wabup) Edy Santosa, Bupati Joko Sutopo dam Ketua DPRD Setyo Sukarno (kesatu sampai ketiga dari kiri).(SMNet.Com/bp)
WONOGIRI – Tindak manipulasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang mewarnai rekrutmen calon siswa pada proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di awal Tahun Ajaran Baru (TAB) 2018/2019, itu merupakan cermin terjadinya dismoralitas yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggungjawab.
”Ini menjadi sesuatu yang memprihatinkan,” tegas Heru Sukoco, juru bicara Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Wonogiri. Penegasanya ini, Kamis (12/7), dikemukakan ketika tampil untuk menyampaikan sikap akhir fraksinya, dalam forum rapat paripurna DPRD membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran (TA) 2017.
Rapat paripruna digelar di ruang Graha Paripurna lantai atas gedung DPRD Wonogiri. Dipimpin Ketua Dewan Setyo Sukarno, didampingi Wakil Ketua Dekik Suhardono, Basriyono dan Sunarmin, serta Sekretaris DPRD Gatot Siswoyo. Rapat dihadiri 30 dari 45 anggota Dewan. Ikut hadir Kapolres Wonogiri AKBP Robertho Pardede bersama jajaran Forkompinda Kabupaten Wonogiri, para pejabat ekskutif, pimpinan dinas dan isnstansi beserta para camat.
SKTM, tandas Heru Sukoco, hanyalah berupa selembar surat, namun bisa menolong calon peserta didik diterima di sekolah negeri yang diinginkan. Meski untuk mendapatkan SKTM, ditempuh cara dengan memalsukan status ekonomi keluarga, demi sebuah keinginan yang merugikan orang lain. Mestinya, jangan sampai keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu, kemudian dimanipulasikan dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik oleh orang yang tidak berhak, demi dapat masuk ke SMA/SMK pilihan di zona yang telah ditentukan atau di luar zona.
”Tentu pebuatan curang ini, menjadi catatan Allah SWT, dimana kondisi keluarga mampu secara ekonomi, kemudian mencari keterangan tidak mampu. Hal ini pasti akan mendapatkan balasan,” tandas Heru Sukoco. Kepada pengurus tingkat RT, RW dan perangkat desa maupun kelurahan, diserukan agar benar-benar jujur dalam memberikan SKTM, sesuai dengan kondisi keluarga yang benar-benar tidak mampu. ”Semoga pelajaran dari peristiwa SKTM ini, dapat menggugah kesadaran dari semua pihak, untuk tidak menggunakan hal-hal yang bernilai negatif, guna meloloskan kepentingan serta tujuan individu atau kelompok.
Kecuali Heru Sukoco, dalam rapat paripurna DPRD tersebut juga diwarnai tampilnya enam juru bicara dari fraksi lain, untuk menyampaikan pula sikap akhir masing-masing fraksinya. Mereka ini terdiri atas Iyut Yatiyo juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, M Nusantara (Fraksi Partai Demokrat), Nyamik Saptati (Fraksi PKS), Jati Waluyo (Fraksi Partai Gerindra) dan Haryoto selaku juru bicara Fraksi Peratuan Kebangkitan Nasional (FPKN) yang merupakan koalisi PPP, PKB dan Partai Nasdem.
Ketujuh juru bicara fraksi tersebut, menyatakan setuju agar Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017, segera ditetapkan dan disetujui untuk kemudian dievaluasi Gubernur Jateng. Iyut Yatiyo berharap, ke depan penyusunan dan pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara kreatif, inovatif, efektif efisien, dan dapat dikontrol publik Juru bicara Partai Gerindra, Jati Waluyo, mengharapkan, Pemkab Wonogiri hendaknya meningkatkan kualitas pengelola keuangan daerah, meningkatkan sumber daya fiskal, menuntut kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik. ”Agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target pembangunan,” tegasnya.
Hal sama juga disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, M Nusanra. ”Keberhasilan yang telah dicapai, hendaknya dipertahankan. Kekurangsempurnaan, diperbaiki. Masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dapat meningkatkan penyerapan anggaran agar tidak terjadi Silpa,” tegas M Nusantara.Upaya mempertahankan perolehan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terkait dengan pelaksanaan anggaran, itu harus dilakukan oleh Pemkab Wonogiri. Disamping pula harus dilakukan ekstensifikasi penggalian pendapatan yang selama ini belum tersentuh, untuk meningkatkan Pendapatan Aseli Daerah (PAD).(SMNet.Com/bp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here