Bagikan
Sejumlah pejabat dan konsultan pembangunan Bendungan Pasuruhan berkoordinasi, Kamis (18/10)

MAGELANG – Rencana pembangunan Bendungan Pasuruhan yang sempat dikabarkan akan dibatalkan, ternyata tetap akan dilaksanakan usai Pileg dan Pilpres 2019. Kepastian itu terungkap dalam rapat koordinasi sejumlah elemen di ruang Sekda Kabupaten Magelang, Kamis (18/10).

Bulan lalu banyak warga beberapa desa di wilayah Kecamatan Mertoyudan, Borobudur, dan Tempuran, Kabupaten Magelang yang protes, lantaran tiba-tiba ada petugas yang mengukur dan mematok tanah mereka.

Sejalan dengan itu tersebar isu akan ada 43-46 dusun di tiga kecamatan itu yang akan terdampak pembangunan Bendungan Pasuruhan. Selanjutnya Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) Yogyakarta Tri Bayu Adji mengatakan bahwa pemerintah membatalkan rencana pembangunan Bendungan Pasuruhan di Kabupatenm Magelang. Dengan pertimbangan untuk menghindari timbulnya gejolak sosial. Itu sejalan dengan suasana yang tidak kondusif.

Terungkap, timbulnya reaksi warga lantaran petugas yang mematok tanah belum melakukan sosialisasi dan belum meminta izin kepada Bupati Magelang. Juga belum dilakukan sosialisasi secara lengkap dan jelas kepada warga yang terdampak.

Atas kericuhan itu anggota Komisi V DPR RI Ir H Sudjadi berinisiatif mempertemukan sejumlah pihak di ruang Sekda Kabupaten Magelang. Hadir dalam acara itu Pj Sekda Endra Endah Wacana, Kepala Dinas PUPR Heriyanto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Sutarno, petugas Bappeda, Kabid Pelaksana BBWSSO Modesta, petugas konsultan perencana PT Metana Mustofa, petugas konsultan Amdal dan Larap PT Abad 21, serta konsultan teknik Ina Sita.

”Saya fasilitasi pertemuan ini karena ini daerah pemilihan saya agar semua jadi jelas. Sekaligus untuk mengevaluasi langkah yang dilakukan konsultan,” kata Ir Sudjadi.

Kabid Pelaksana BBWSSO Modesta mengatakan, pembangunan bendungan itu tujuan utamanya untuk menyuplai 1.100 liter/detik air baku di wilayah Kota Yogyakarta. Namun demikian, Kabupaten Magelang juga akan banyak mendapatkan manfaat. Di antaranya, menyediakan air irigasi untuk sekitar 800 hektare lahan pertanian.

Kemudian air baku di Kecamatan Borobudur, Mungkid dan Muntilan sekitar 500 liter/detik. Juga untuk cadangan air saat musim kemarau dan untuk mempertahankan debit air tanah (sumur) di sekitar bendungan.

Perintisan pembangunan bendungan itu sudah dimulai sejak 2012 lalu dengan melakukan studi kelayakan, pra desain bendungan dan jaringan pemanfaatannya oleh PT Metana. Dilanjut tahun 2013 dengan desain Bendungan Pasuruhan.

Kemudian detail desain penyediaan air baku WS POS dan WS Serbog tahun 2015 oleh PT Bhawana. Pada 2016 dilakukan pemantapan geologi bendungan pasuruhan oleh PT Metana, dilanjut analisa gempa dinamis dan model tes Bendungan Pasuruhan pada 2017 oleh PT Metana.

Tahun ini sudah masuk tahapan Amdal dan Larap bendungan oleh PT Abad Dua Satu sebagai konsultan teknik.

Penjabat Sekda Endra Endah Wacana minta saat sosialisasi ke masyarakat mengutamakan pendekatan yang njawani sesuai adat Jawa. Dengan begitu, masyarakat akan lebih mudah menerima penjelasan dan yang utama tentu agar kondosifitas daerah tetap terjaga.

Sedang Ir Sudjadi mengatakan, karena tahun ini adalah tahun politik, maka pelaksanaan pembangunan bendungan akan dilaksanakan setelah Pileg dan Pilpres 2019, April mendatang.

”Pemerintah pasti akan mendukung proyek ini karena dapat menyejahterakan masyarakat dan lebih banyak dampak positifnya,” katanya.

Petugas konsultan perencana Mustofa mengatakan, bendungan tersebut tinggi airnya 28,5 meter dari dasar sungai. Desa yang tergenang adalah Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan seluas 4.820 meter persegi, dan Desa Wringinputih, Borobudur seluas 1.270 meter persegi. Daya tampung airnya 7,6 juta meter kubik. (ach)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here