Bagikan
Bupati Wonogiri Joko Sutopo (kiri) menyerahkan hadiah kepada camat, kepala desa (Kades) dan Lurah di Kecamatan Karangtengah, yang berhasil lunas PBB-nya lebih awal.(SMNet.Com/bp)

WONOGIRI – Sebanyak 15 dari 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri, berhasil melakukan pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) lebih awal dari batas waktu yang ditentukan. Dari 15 kecamatan tersebut, Kecamatan Karangtengah menduduki rangking paling atas, dan menjadi juara pertama dalam pelunasan pembayaran PBB tingkat Kabupaten Tahun 2018.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri, Stefanus Pranowo, menyatakan, ke 15 kecamatan yang lunas lebih awal tersebut terdiri atas Kecamatan Karangtengah, Batuwarno, Nguntoronadi, Baturetno, Eromoko, Jatiroto, Kismantoro, Purwantoro, Bulukerto, Slogohimo, Jatisrono, Jatipurno, Paranggupito, Puhplem dan Kecamatan Giritontro. Prestasi Kecamatan Karangtengah dalam pelunasan PBB lebih awal Tahun 2018 ini, menjadi yang keduakalinya, sebab tahun lalu Karangtengah juga berprestasi paling awal dalam pelunasan PBB. ”Jadi sudah dua tahun berturut-turut, Karangtengah selalu tampil menjadi juara,” tegas Stefanus Pranowo, Rabu (21/11).

Terkait dengan prestasinya tersebut, Camat Karangtengah, Sunarto, menerima hadiah dari Bupati Wonogiri. Yakni berupa piagam penghargaan dan hadiah sebanyak 23 kursi untuk menambah perlengkapan dinas di kantor kecamatan. Hadiah kursi yang sama, juga diberikan kepada desa dan kelurahan yang berprestasi melakukan pelunasan PBB lebih awal. Masing-masing desa menerima ada yang menerima hadiah sebanyak 18 sampai 19 kursi.

Memberikan keterangan dengan didampingi Kabid Pendaftaran PBB, Surip Suprapto, lebih jauh Stefanus Pranowo, menyebutkan, total pelunasan PBB sampai akhir Bulan September 2018 mencapai sebesar 94 persen, yakni terealisasi sebanyak Rp 20,182 miliar lebih, dari target sebanyak Rp 21,5 miliar. Tingkat pelunasan PBB tahun ini, terhitung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berkaitan erat dengan kebijakan Bupati Wonogiri Joko Sutopo yang memberikan garis tegas, bahwa hanya desa yang telah lunas PBB-nya saja yang boleh mencairkan bantuan Anggaran Dana Desa (ADD). Manakala belum lunas, pemberian bantuan ADD ditangguhkan sampai desa yang bersangkutan terlunasi PBB-nya.

Penanganan PBB, sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kantor Pajak. Baru sejak Tahun 2014, itu dilimpahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Pelimpahannya, dilakukan secara glondongan dengan menyebutkan adanya tunggakan sebanyak Rp 6 miliar. Kata Stefanus Pranowo, ini menjadi hal yang menyulitkan bagi Pemkab Wonogiri. Sebab, Pemkab Wonogiri kesulitan melacak tunggakan PBB sebanyak Rp 6 miliar sebagaimana disebutkan untuk periode 2004-2013.

Mengapa sulit ? Karena Pemkab Wonogiri tidak diberikan data tunggakan secara rinci, apalagi secara data penunggak secara by name. Yang menyulitkan lagi, ketika dilakukan pengecekan, ada daftar wajib pajak (WP) yang tidak dikenali lagi atau nama yang disebutkan ternyata tidak ada. Di sisi lain, juga didapati kendala karena obyek pajak (OP) yang disebutkan menunggak, ternyata kesulitan dilacak keberadaan maupun koordinatnya.(SMNet.Com/bp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here