Bagikan
Ketua DPRD Wonogiri Setyo Sukarno (ketiga dari kanan) memberikan keterangan tentang laporan kinerja Dewan Catur Wulan III Tahun 2018. Ikut mendampingi Wakil Ketua Dekik Suhardono, Basriyono dan Sunarmin.(SMNet.Com/bp)

WONOGIRI – Ketua DPRD Wonogiri, Setyo Sukarno, menegasakan, para jago yang memenangi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), hendaknya tidak bersikap sewenang-wenang dan yang kalah harus legowo (ikhlas menerima kenyataan). Hal ini penting untuk dilakukan, dalam upaya menjaga kondusivitas pasca-Pilkades, dan perlunya menjaga iklim sejuk menyongsong tahun politik nasional, yakni agenda pesta demokrasi Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Tanggal 17 April 2019 mendatang.

Kepada semua elemen masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkades serentak di 50 desa di 18 kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tanggal 4 Desember 2018 lalu, diserukan memiliki sikap kedewasaan dalam berpolitik, mampu meninggalkan pernik-pernik perbedaan guna menghindarkan gesekan konflik horisontal. ”Beda pilihan itu biasa dalam proses berdemokrasi, kini tiba waktunya untuk merekatkan kembali dalam upaya tetap menjaga guyub rukun dalam bermasyarakat,” tegas Setyo Sukarno.
 
Penegasan Setyo Sukarno ini, Selasa (11/12), disampaikan bersamaan dengan gelar press release pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri, terkait materi laporan kinerja masa persidangan III DPRD Wonogiri Tahun 2018. Ikut mendampingi Wakil Ketua DPRD Wonogiri, Dekik Suhardono, Sunarmin dan Basriyono, serta Sekretaris DPRD Gatot Siswoyo dan Kabag Persidangan DPRD Wonogiri, Sutopo. Pengawasan pelaksanaan Pilkades serentak di 50 desa, ikut masuk dalam agenda kinerja DPRD catur wulan III Tahun 2018, utamanya oleh jajaran Komisi I.

Ketua DPRD Wonogiri, Setyo Sukarno, berkata: ”Sing menang aja umuk, sing kalah ora ngamuk (Yang menang jangan sombong, yang kalah jangan marah).” Di Kabupaten Wonogiri, pelaksanaan Pilkades akan terus berlanjut. Untuk Tahun 2019 mendatang, akan dilakukan Pilkades serentak di 198 desa. Kepada jago pemenang Pilkades, diingatkan bahwa tantangan kepemimpinan ke depan makin berat. Harus mampu mewujudkan visi dan misinya, mampu melaksanakan program demi meningkatkan kemakmuran rakyat, dan memajukan desa yang dipimpinnya. Juga harus transparan dan akuntabel dalam mengelola APBDes. Jangan sampai ada lagi Kepala Desa (Kades) yang terjerat kasus hukum, karena menjadi tersangka korupsi dana desa.

Kalau Komisi I fokus melakukan pemantauan Pilkades serentak, Komisi II aktif melaksanakan pengawasan pada pembangunan enam pasar rakyat di sejumlah kecamatan di Kabupaten Wonogiri, termasuk Pasar Purwantoro yang menelan dana Rp 50 miliar lebih. Komisi III, melaksanakan monitoring pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, dan mencermati masalah kajian pengelolaan sarana air bersih masyarakat. Komisi IV, fokus pada pemantauan kebijakan kepersertaan pembiayaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun Rumah Sakit (RS), termasuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang sakit.

Terkait produk legislasi DPRD Wonogiri dalam Catur Wulan III Tahun 2018, telah melahirkan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2018, Raperda APBD Tahun 2019, Raperda inisiatif dari Alat Kelengkapan (Alkap) Dewan, yakni Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Kemudian Komisi I membuat Raperda inisiatif tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga Miskin.(SMNet.Com/bp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here