Bagikan
Tim gabungan yang berunsurkan para personel Satpol-PP bersama Komisioner Bawaslu dan KPU, serta instansi terkait, melakukan pencopotan paksa pada APK Pemilu 2019 yang melanggar ketentuan.(SMNet.Com/bp)

WONOGIRI – Tim gabungan mencopot paksa 983 Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kabupaten Wonogiri. Pencopotan dilakukan, karena dipasang tidak memenuhi ketentuan. Perinciannya, sebanyak 688 APK dicopot paksa selama langkah penertiban di Tahun 2018, kemudian menyusul pada penertiban Senin (14/1) dilakukan tambahan pencopotan lagi sebanyak 295 APK.

Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Ali Mahbub dan Asep Awaluddin, menjelaskan, tim gabungan yang melakukan penertiban APK terdiri atas Komisioner Bawaslu dan KPU Kabupaten Wonogiri, personel Satpol-PP, aparat dari Kantor Kesbangpol, Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pengawas Desa. Mereka sebelum melakukan pencopotan, lebih dulu mengikuti apel dan mendapatkan pengarahan dari Ketua Bawaslu Wonogiri, Ali Mahbub.

”Tim gabungan tidak asal main copot. Sebelumnya diawali dengan pengiriman surat peringatan kepada peserta Pemilu, dalam hal ini Partai Politik (Parpol), tentang adanya pelanggaran pemasangan APK,” tegas Ali Mahbub. Tapi ketika surat peringatan diabaikan, barulah tim gabungan bergerak melakukan pencopotan paksa.

Aturan yuridis sebagai dasar menentukan keberadaan APK, yakni Undang-Undang (UU) Nomor: 7 Tahun 2017 pasal 275 ayat (1) huruf d, tentang pemasangan alat peraga di tempat umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor: 23 tentang kampanye Pemilu Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2).Juga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu-RI) Nomor:33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, SK KPU RI Nomor: 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang petunjuk teknis fasilitasi metode kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, angka 12 huruf b tentang jumlah penambahan APK untuk Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Perseorangan Anggota DPD. APK berupa baliho paling banyak 5 (lima) buah dan spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah di setiap desa/kelurahan.

Kemudian mengacu juga Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonsia Nomor: 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 Tanggal 23 November 2018 perihal: Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor: 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 30 tahun 2013 yakni Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Atribut Partai dan Atribut Peserta Pemilu.

Dengan mendasarkan peraturan di atas, Panitia Pengawas Desa (PPD) secara praktis melakukan identifikasi di lapangan terhadap jumlah baliho dan spanduk yang melanggar ketentuan, yaitu melanggar ketentuan jumlah maksimal APK tambahan di setiap desa di seluruh kecamatan di Wonogiri. ”Pemasangan APK tambahan adalah hak dari Partai Politik peserta Pemilu, bukan hak masing-masing caleg. Sejauh ini yang menjadi sebab pelanggaran, adalah masing-masing caleg berinisiatif memasang alat peraga kampanyenya, tanpa koordinasi dengan partai politik pengusungnya,” jelas Ali Mahbub.

Setelah 3 x 24 jam surat peringatan yang dikirimkan Bawaslu kepada Partai Politik peserta kampanye tidak ditanggapi, atau APK yang melanggar ketentuan tidak diturunkan oleh pihak pemasang dari Partai Politik peserta pemilu, maka Bawaslu melakukan langkah penurunan APK yang melanggar. Penurunan APK, dilakukan bekerja sama dengan Satpol PP dan pihak terkait. ”Penertiban APK tahap kedua, ada sebanyak 295 buah APK, yang ditertibkan di 15 desa di wilayah Kecamatan Wonogiri kota,” ujar Ali Mahbub. Sebelumnya, selama Tahun 2018, telah ditertibkan sebanyak 688 APK.(SMNet.Com/bp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here