Bagikan
Juru bicara Fraksi PKN DPRD Wonogiri, Sunyoto (kanan), menyerahkan naskah pemandangan umum fraksinya kepada Sekda Wonogiri, Suharno (kiri). Sebelum kemudian membacakannya di forum rapat paripurna DPRD Wonogiri.(SMNet.Com/bp)

WONOGIRI – Kalangan Anggota DPRD Wonogiri, minta, agar keberadaan toko swalayan dan toko modern, dapat dibatasi jumlah maupun kegiatan niaganya. Karena dapat mematikan warung dan toko klontong serta pasar rakyat, yang merupakan urat nadi perekonomian rakyat dan menjadi bisnisnya wong cilik.

Demikian ditegaskan para juru bicara fraksi di DPRD Wonogiri, Kamis (17/1), ketika menyampaikan pemandangan umumnya di forum rapat paripurna Dewan. Rapat paripurna dihadiri 24 dari 45 anggota legislatif, digelar di ruang utama Graha Paripurna lantai dua. Tampil mempimpin rapat, Wakil Ketua DPRD Sunarmin didampingi Basriyono dan Sekretaris DPRD Wonogiri, Gatot Siswoyo. Ikut hadir Bupati Wonogiri yang diwakili Wakil Bupati, Edy Santosa, jajaran Forkompinda, Sekda Suharno, Asisten Sekda Teguh beserta para pimpinan dinas dan instansi serta para camat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Edy Santosa, tampil menyampaikan pendapat Bupati Wonogiri terhadap dua materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD. Yakni Raperda Pengelolaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.

Sebaliknya, ada tujuh anggota Dewan selaku juru bicara fraksi yang menyampaikan pemandangan umum terhadap 4 Raperda yang diajukan oleh Bupati. Yakni Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor: 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, Raperda tentang Penataan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame, dan Raperda tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
Tujuh juru bicara fraksi yang tampil menyampaikan pemandangan umum, terdiri atas Tarso selaku juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Tuharno (Fraksi Partai Golkar), Sriyanto (Fraksi PKS), Yekti Dewi Retno Basuki (Fraksi PAN), Lambang Purnomo (Fraksi Partai Gerindra), Susanto (Fraksi Partai Demokrat) dan Sunyoto selaku juru biacara Fraksi Perstuan Kebangkitan Nasional (PKN) yang merupakan koalisi tiga partai yakni PPP, PKB dan Partai Nasdem.

Kata Tuharno, pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan atau toko modern, harus memenuhi peraturan perundang-undangan. Sebagai pusat perbelanjaan, keberadaannya jangan sampai mengganggu pasar rakyat, warung dan toko kelontong serta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). ”Untuk toko swalayan, mini market, toko modern yang sudah terlanjur berdiri, namun tidak sesuai dengan Perda yang ditetapkan, harus ditolak perpanjangan izin usahanya,” tegas Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Susanto.

Pemkab Wonogiri, tambah Susanto, juga harus melakukan maping atau pemetaan dengan mendasarkan pada pembagian zonase, demi meminimalisir dampak terjadinya pengangguran. ”Produk UMKM nantinya dapat ikut dipasarkan pada toko modern dan toko swalayan melalui kerjasama kemitraan,” tegas Juru Bicara Fraksi PKS, Sriyanto dan Juru Bicara Fraksi PAN, Yekti Dewi Retno Basuki. Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem, Sunyoto, mempertanyakan bagaimana Pemkab dalam menyikapi toko biasa yang berubah menjadi toko modern ?. Rapat paripurna akan dilanjutkan Jumat (18/1).(SMNet.Com/bp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here