Bagikan
Wali Kota Sigit Widyonindito saat menyampaikan Refleksi Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun Ketiga 2016-2021 di Gedung Wiworo Wiji Pinilih, Senin (18/2)., (SMNet.Com/dok)

 

MAGELANG- Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD) di jajaran Pemkot Magelang diminta mulai saat ini memberlakukan moratorium rekrutmen tenaga harian lepas (THL). ‘’Distop dulu, sampai akhir masa jabatan saya tidak akan angkat THL untuk penghematan anggaran,’’ tuturnya

Dia mengemukakan itu pada rapat koordinasi Refleksi Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun Ketiga 2016-2021 di Gedung Wiworo Wiji Pinilih, Senin (18/2).

Sigit mengaku sudah mengeluarkan surat edaran (SE) tentang moratorium penerimaan THL tersebut ke setiap instansi, BUMD dan OPD. ‘’Sudah saya buat, sudah saya tanda tangani,’’ katanya.

Dia mengemukakan, diberlakukannya moratorium penerimaan THL dipicu besarnya anggaran yang harus dikeluarkan untuk membayar honor THL setiap tahunnya.

‘’Rp 36 miliar lebih untuk membayar 2000 an THL setiap tahun. Angka Rp 36 miliar itu tidak kecil loh,’’ ungkap Sigit, Menurutnya, dana sebesar itu akan lebih efektif jika dipergunakan untuk membiayai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

‘’Bayangkan kalau anggaran sebesar itu untuk membiayai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tentu  kesejahteraan masyarakat bisa terangkat,’’ terangnya.

Sigit menuturkan, kebutuhan THL memang krusial. Terlebih selama 8 tahun, Pemkot Magelang baru membuka dua kali rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Hanya saja, lanjutnya, terkadang OPD menggunakan kebijakan rekrutmen THL ini tidak mendasar pada kebutuhan tenaga kerja. ‘’Ada OPD yang tugas utamanya bukan bidang pelayanan, tapi tahun ini sudah mau meminta rekrutmen THL, langsung saya tolak,’’ tegasnya.

Sigit menyebutkan, meski akan melakukan penghematan, namun dia memastikan bahwa tidak ada pemberhentian terhadap THL, sepanjang kinerjanya baik. Saat ini, jajaran Pemkot Magelang memiliki lebih dari 2.000 THL yang tersebar di seluruh instansi, BUMD dan OPD. Jumlah ini hampir seimbang dengan aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 2.850 per Februari 2019.

‘’OPD dan BUMD juga jangan terlalu (banyak rekruitmen THL). Lihat sesuai kebutuhan,’’ pintanya.

Dia tidak mau sampai terjadi ada THL yang tidak punya pekerjaan jelas dan hanya berkeliling-keliling. (SMNet.Com/dh)

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here