Bagikan
SOSIALISASI: Anggota MPR RI Fraksi Partai Nasdem Dapil VI Jateng, Drs KH Choirul Muna, memberikan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Sabtu (30/3) siang. (ach)

TEMPURAN – Pemilu bukan ajang kontestasi agama dan bukan untuk mengganti ideologi. Tetapi amanat undang-undang yang harus dijalankan di Indonesia setiap lima tahun sekali.

Anggota MPR RI Fraksi Partai Nasdem, Drs KH Choirul Muna, mengatakan hal itu ketika menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan di Sidoagung, Tempuran, Kabupaten Magelang, Sabtu (30/3) siang. ”Siapa pun presidennya tidak boleh mengganti Pancasila dengan yang lainnya,” katanya.

Anggota Dapil VI Jateng itu menyinggung hal itu karena belakangan ini sangat deras isu mau mengganti Pancasila dengan khilafah. Khilafah sering diartikan seseorang yang bisa menjadi imam dan dipatuhi seluruh dunia. Akan memberikan kekuasaan mutlak yang bersumber dari Alquran dan hadis.

Itulah yang diyakini oleh faham khilafah. Meski dalam praktiknya mereka menggunakan kekerasan. Sebagai contoh di Irak, Suriyah, dan Libya. ISIS itu faham khilafah. Oleh karena itu, menurut dia, tidak boleh terjadi di negara kita.

Memang di Indonesia ada indikasi Islam radikal yang ingin mengganti Dasar Negara Pancasila menjadi khilafah. Dia berikan contoh, HTI dan faham lain yang radikal.

Pesta Demokrasi

Tetapi indikasi itu jangan sampai menjadi wacana pemimpin negara kita. Sebab tidak boleh mengubah Dasar Negara kita. ”Kalau sampai terjadi pasti akan ada upaya untuk menurunkan Presiden,” tandasnya.

Maka, kecil kemungkinannya Presiden mengganti Dasar Negara Pancasila. Walau demikian tetap harus ada kewaspadaan. Upayanya, faham radikal harus diberi pengertian untuk bisa lebih menerima Pancasila yang sudah teruji sejak zaman Bung Karno sampai sekarang, walau dengan berbagai macam rintangan.

Dia menambahkan, Pilpres dan Pileg 17 April adalah pesta demokrasi. Bukan ajang untuk memenangkan faham. ”Karena pesta, maka saya imbau untuk lebih bijaksana dalam menghadapi pendukung calon lain. Jangan lupa menjaga kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa harus lebih diutamakan,” tuturnya.

Sebab kalau sampai bertikai dan terjadi kerusuhan, bukan hanya daerah per daerah yang akan rugi, tetapi negara pun akan hancur. Kalau terjadi seperti itu, masyarakat pula yang akan menanggung akibatnya. ”Oleh karena itu mari kita sambut pesta demokrasi dengan kesejukan, kedamaian, dan persatuan,” ajaknya. (ach)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here