Bagikan
Ketua Bapemperda DPRD Wonogiri, Jarmono (mengenakan peci) didampingi Anggota DPRD Wonogiri, Sunyoto (kanan), tampil memimpin public hearing penyusunan Raperda Koperasi di ruang Graha Paripurna DPRD Wonogiri.(SMNet.Com/bp)

WONOGIRI – Banyak bermunculan lembaga keuangan yang berkedok koperasi, tapi berpraktik renternir. Yakni meminjamkan uang ke warga dengan bunga yang mencekik, yang keberadaannya meresahkan masyarakat. Di sisi lain, banyak koperasi yang mati enggan hidup pun segan.

Aneka persoalan yang membelit koperasi, Kamis (4/4), disampaikan oleh berbagai kalangan yang mengikuti acara public hearing di ruang sidang utama Graha Paripurna lantai dua gedung DPRD Wonogiri. Acara ini dipimpin oleh Ketua Badan Pembentukan Raperda (Bapemperda) DPRD Wonogiri, Jarmono, didampingi Anggota DPRD Wonogiri, Sunyoto.

Jarmono, menyatakan, public hearing ini digelar dalam rangka penyusunan Raperda inisitiatif Bapemperda DPRD Wonogiri, tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. ”Tujuannya untuk memberikan payung hukum terhadap koperasi dan UKM yang eksis di Kabupaten Wonogiri, agar mampu tumbuh dan berkembang secara positif, dalam upaya mengangkat perekonomian masyarakat Wonogiri.

Penyusunan Raperda inisiatif DPRD Wonogiri tentang Koperasi dan UKM ini, dilakukan bekerjasama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UNES Semarang. Pihak DPRD, tandas Jarmono, sebelumnya juga telah melaksanakan penjaringan aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) di dua tempat. Yakni di Kecamatan Purwantoro dan Kecamatan Ngadirojo, yang mewakili wilayah timur dan wilayah barat Kabupaten Wonogiri.

Tampil menjadi nara sumber dalam acara public hearing tersebut, Saru Arifin dan Deni Ardiansyah dari UNES Semarang dan Kabid Koperasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Diperindagkop ) Kabupaten Wonogiri, Dwi Sudarsono. Ikut hadir Asisten Sekda Wonogiri, Bambang Haryadi, Mantan Kepala Bappeda Wonogiri, Pranoto, para tokoh masyarakat, para camat dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat se Kabupaten Wonogiri, LSM, pengurus koperasi dan kalangan perbankan.

Tokoh koperasi, Sudjiyo, yang juga menjabat sebagai Pengurus Dekopinda Kabupaten Wonogiri, menyatakan, Kabupaten Wonogiri memiliki sebanyak 1.127 koperasi umum dan 6.912 Koperasi Rukun Tetangga (RT). ”Tapi keberadaannya banyak yang bernasib hidup enggan mati pun segan,” jelasnya. Sudjiyo yang Mantan Camat Ngadirojo, Wonogiri, ini menyebutkan bahwa Wonogiri juga banyak memiliki koperasi bermasalah, yang pengurusnya tidak lagi mampu mengurusi institusi koperasinya, tapi malah terkena urusan karena melakukan penyimpangan. Koperasi Unit Desa (KUD) yang asetnya miliaran rupiah pun yang dulu pernah berjaya, kini kondisinya juga bagai mati suri.

”Pemicu mengapa koperasi di Wonogiri tidak mampu berkembang ? Karena personel pengurusnya tidak kompeten. Sebagaimana pada banyak Koperasi RT misalnya, lemah dalam SDM dan manajemen. Bahkan laporan pertanggungjawabannya pun sekadar dibuat asal-asalan,” ujar Direktur BPR Giri Suka Dana Wonogiri, Wariyo. ”Saya usul perlu adanya standarisasi kualifikasi, dan bagi koperasi yang tidak standar harus didiskualifikasi,” tandas Teguh Suprapto dari LSM Persepsi.

Terkait banyaknya renternir yang berkedok koperasi, Tokoh UKM Agus Haryanto dari Kecamatan Wuryantoro, Wonogiri, mengusulkan perlunya ada sikap tegas dari Pemkab Wonogiri. ”Demi memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen, koperasi fiktif yang hanya dijadikan selimut untuk praktik renternir harus ditindak tegas,” tandas Agus.(SMNet.Com/bp)  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here