Bagikan
SALAMI: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang Drs Suwito SH MKn (kanan) menyalami Kasubag TU kantor setempat, Wijaya, usai memasang Pin Ziona Integritas, Rabu (24/4). (ach)

MAGELANG – Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang mencanangkan dan mendeklarasikan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Rabu (24/4) siang.

Deklarasi disaksikan Wakil Bupati Magelang Edy Cahyana SE, Kapolres AKBP Yudianto Adhi Nugroho, Dandim 0705/Magelang Letkol Kukuh Dwi Antono, petugas Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, pejabat Kemenag, Pengadilan Agama, serta undangan dari lembaga terkait. Sejumlah pejabat yang hadir ikut menjadi saksi dan menandatangani naskah deklarasi.

Wakil Bupati dalam kesempatan itu sangat mendukung dan mengapresiasi Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang yang telah mencanangkan zona integritas. Langkah itu merupakan komitmen bersama agar bebas dari korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi, aparatur yang bersih harus diawali dari leader dan diikuti semua sektor yang ada. Kalau semua sektor di wilayah itu bisa melaksanakannya, tentu korupsi lama kelamaan akan hilang dari Magelang dan umumnya di Indonesia.

Tingginya tuntutan masyarakat akan negara yang bebas korupsi, maka reformasi birokrasi harus dilakukan. Sehinga bisa melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan, harus dihindari. Maka perlu dibangun zona integritas di unit kerja, baik di pusat maupun daerah, termasuk di kantor pertanahan itu. ”Ini bukti komitmen institusi sesuai prinsip-prinsip birokrasi yang perlu ditingkatkan integritasnya, sehingga tercipta wilayah bebas korupsi,” katanya.

Kepala Kantor Pertanahan Drs Suwito SH MKn mengatakan, pencanangan tersebut sebagai wujud komitmen, keinginan kuat, dan kesungguhan Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dalam mengukuhkan diri untuk pencegahan korupsi dan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan kepada masyarakat. ”Pencanangan ini dilaksankan secara terbuka dengan maksud agar semua pihak dapat memantau, pengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam pembangunann zona integritas yang dilaksanakan,” tegasnya.

Dikatakan, pembangunan zona integritas merupakan miniatur dari reformasi birokrasi sesuai amanat Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014. Adapun maksud dan tujuan pembangunan zona integritas di lembaga tersebut dalam rangka melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Sasaran hasil yang diinginkan yakni peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dia berharap seluruh ASN Kantor Pertanahan menjadi individu yang berintegritas, sehingga penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi melalui reformasi birokrasi yang baik, efektif, efisien, dapat membawa dampak dalam memberikan pelayanan publik secara cepat, tepat, profesional, serta bebas dari korupsi.

Selebihnya dia mengingatkan, pencanangan zona integritas itu tidak hanya berhenti setelah terwujudnya wilayah bebas korupsi saja. Akan tetapi harus dijaga kelestariannya dan diwariskan kepada para penerus. ”Hapus paradigma lama dan buat paradigma baru yang sesuai denbgan cita-cita reformasi birokrasi,” tandasnya. (ach)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here